Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Demo Kades 9 Tahun, Suparno : "Desa Kepung Kota"

Demo Kades 9 Tahun, Suparno : "Desa Kepung Kota"
Demo Kades tuntut masa jabatan 9 tahun (foto:pojoksatu.id)

Baru beberapa hari yang lalu ada lagi demo Kepada Desa, yang ditengarahi memiliki benang merah yang sama dengan keinginan atasannya, minta tambahan masa kerja. Tahun lalu juga ada demo Kepala Desa yang di sponsori oleh rezim penguasa sendiri.

Bukankah Kepala Desa adalah unit pemerintahan negara yang paling bawah, yang dahulu lebih populer dengan sebutan Lurah. Kalau di pusat namanya Presiden. Kenapa mereka harus demo kepada dirinya sendiri?

Bilamana Kepala Desa dibolehkan demo untuk meminta tambahan masa jabatan, maka himpunan Bupati, Walikota dan Gubernur, demi keadilan juga bisa demo minta tambahan jabatan. Demikian pula para Menteri dan Presiden. Apakah hal ini tidak mengkhianati perjuangan para pendiri negara ini?

Kemudian jikalau tuntutan tersebut disetujui oleh Presiden dan DPR-RI, maka tidak menutup kemungkinan beberapa tahun menjelang akhir masa jabatan mereka akan demo lagi. Mereka akan minta jabatan lagi seumur hidup.  Gol akhirnya mengamankan dan membangun dinasti.

Pertanyaannya, mungkinkah gerakan kepala desa ini terinspirasi oleh atasannya yang tempo hari juga minta tambahan masa jabatan, atau setidak-tidaknya dikoordinir dan digerakkan oleh majikanya.Tapi mungkin juga atas kemauan mereka sendiri, agar nikmat, gurih, dan kriuk-kriuknya dana desa tidak cepat berlalu.

Mereka tidak pernah berpikir, bahwa masa jabatan yang terlalu lama,   cenderung disalahgunakan. Sedangkan masa jabatan yang sekarang berlaku sudah relatif ideal untuk proses regenerasi kepemimpinan. Pertanyaan usilnya, adakah agenda yang tersembunyi dibalik aksi itu?

Betulkan gerakan Kepala Desa yang terhimpun dalam PAPDESI atau  Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, tersebut murni untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahterakan rakyat, atau sengaja digerakan sesuai dengan doktrin  Desa Kepung Kota.

Kecurigaan ini muncul lantaran tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tersebut beririsan atau memiliki benang merah dengan berbagai isu yang beredar selama ini. Apalagi alasan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yg disampaikan kemarin lusa juga sangat tidak masuk akal dan terkesan  dipaksakan.

Diperpanjang atau tidak diperpanjang setiap PILKADES, PILBUB/PILWALKOT dan PILPRES pasti akan terjadi persaingan yang ketat.

Praktek perpanjangan masa jabatan, tambah periode, tidak ada dasar hukumnya. Itu hanya merupakan bentuk keserakahan yang dikemas dengan jabatan.

Salah satu contoh akal-akalan yang paling gress adalah penunjukan dan pengangkatan Plt Gub/Bupati/Walkot. Apa wajar jabatan Plt bisa berkisar 2-3 tahun. Plt  bisa merancang APBD, bisa melakukan mutasi dan memberhentikan pejabat daerah. Di mana asas kedaulatsn rakyat?

Lebih dari itu, perpanjangan masa jabatan tidak berkorelasi dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Yang terjadi justru kegaduhan yang berkepanjangan, dan memberikan peluang selebar-lebarnya bagi penyalahgunaan jabatan dan wewenang.

Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa telah merusak prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Anehnya lagi tuntutan tersebut akan segera masuk prolegnas. Begitu sigapnya wakil rakyat.  Sangat berbeda sekali ketika rakyat menuntut keadilan dan kejujuran dari  para elit penguasa.

Bila semuanya ini berjalan lancar dan mulus, maka perpanjangan masa jabatan Presiden dan anggota DPR, tinggal menunggu "balas jasa" dari Kepala Desa. Mereka cukup dengan   yel.......yel.....secara gegap gempita, seakan akan rakyat satu suara menuntut perpanjangan masa jabatan DPR dan Presiden. Gimana luuur... nampaknya doktrin "Desa Kepung Kota" telah dimulai.

Bilamana gerakan Kepala Desa tersebut berujung perpanjangan masa  jabatan Presiden dan DPR, berarti telah terjadi Pemberontakan Konstitusi yang dilakukan secara sistematis oleh para elit penguasa dari tingkat DESA sampai tingkat  Ibu Kota.

Sebuah gerakan yang bersimbiosis antara elit penguasa dengan para pemilik modal, yang pada giliranya kedaulatan rakyat hanya  tinggal kenangan. Oleh karena itu rakyat harus sadar tidak boleh terlambat.[*]

Penulis : Suparno M Jamin

 

Posting Komentar untuk "Demo Kades 9 Tahun, Suparno : "Desa Kepung Kota""