Polemik Islam Garis Keras, Suparno M Jamin

Akhir-akhir ini umat islam digegerkan oleh pernyataan Mahfudz MD yang memberi label islam garis keras terhadap beberapa  wilayah propinsi yang tidak bisa dimenangkan oleh Pertahana. Sehingga jagad politik dan jagad ikut rame dan panas. Penulispun ikut sedih dan prihatin. Sudah waktunya segala upaya yang ingin memojokkan umat islam diakhiri. Karena hanya akan menimbulkan kegaduhan dalam republik ini. Yang endingnya hanya ingin meminggirkan umat Islam  disemua panggung kehidupan, terutama dalam panggung kehidupan politik. 

Selama ini sebagian besar umat islam  nggak sadar,   kalau umat Islam  terbesar dibelahan dunia ini selalu  dikerjain oleh berbagai pihak  dengan berbagai label negatif. Tentunya dengan tujuan untuk  meminggirkan umat Islam. Kalau perlu sampai ndepipil di pojokan paling belakang.  

Untuk itu, demi  kedamain dan keadilan, sudah seharusnya  label-label Islam radikal, islam garis keras, islam teroris, mapun islam sontoloyo, segera dihapuskan dari wajah umat Islam. Karena umat beragama yang lainpun tidak sudi dilabeli seperti itu.  

Demikian pula  kepada Mahfudz MD, sebagai seorang profesor seyogyanya tidak ikut-ikutan memberi lebel terhadap umat Islam, seperti umat Islam garis keras kepada beberapa daerah yang beda pilihan, atau masyarakatnya tidak memenangkan petahana. Kalau sudah terjadi sebaiknya segera minta maaf kepada umat islam, khusus kepada  daerah yang telah disebutkan oleh Mahfudz MD. Sebagai seorang yang berpendidikan tinggi,  selayaknya  memiliki kearifan  dan hati-hati dalam mengeluarkan statemen. Jangan sampai umat Islam dihancurkan oleh umat islam sendiri.

Sesungguhnya,  ISLAM  itu  ya ISLAM, cinta damai dan penuh toleransi. Sejarah telah membuktikan, dimana-mana negeri mayoritas muslim, yang non muslim aman dan di ayomi.  Oleh karena itu sudah waktunya label islam teroris, islam garis keras, islam radikal, islam sontoloyo segera diakhiri. Agar ibu pertiwi ikut tersenyum. [*]

Kolom oleh Suparno M Jamin, aktifis Institute Transparansi Birokrasi dan Peradilan ( ITB-Per )